Maraknya Kasus Di Pondok Pesantren Tahun 2024
Oleh Abdurrahman, S.H.
(Founder Media Script Law Indonesia (Script Law) dan
Rahman & Associates Law Office)
Beberapa kasus telah terjadi dipondok pesantren Indonesia tahun 2024. Sesuai laporan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur mendapatkan tiga laporan kasus penganiayaan pondok pesantren ditiga wilayah yaitu, Blitar, Kediri, dan Malang sepanjang Januari-Februari 2024. Belum lagi kasus penganiayaan santri di wilayah Jambi yang sempat diviralkan oleh Pengacara Kondang Hotman Paris Hutapea. Lagi-lagi yang sering terjadi selain kasus penganiayaan, kasus kekerasan seksual tidak kalah maraknya terjadi baik sesama santri maupun antara santri dan gurunya. Mirisnya setelah terjadi kasus tersebut, dari pihak pondok menyembunyikan kejadian yang sebenarnya dan melindungi pelaku dari jeratan hukum demi menjaga nama baik pondok.
Biasanya untuk kasus penganiayaan memiliki motif beragam yaitu murni pembullyan, penataran senior berujung penganiayaan sampai meninggal seperti disalah satu pondok pesantren Ponorogo Tahun 2022, hukuman bagi santri, dan motif lainnya.
Pasca terbitnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren tidak memberikan dampak perlindungan pencegahan kasus kriminal dalam ruang lingkup pondok pesantren, justru menitikberatkan kepada pengenalan istilah dan kerjasama antara instansi. Contohnya terdapat dalam Pasal 42 yang berbunyi : “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan.” Implementasi kerja sama sejauh ini belum ampuh meminimalisir kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Pondok Pesantren dibawah kordinasi Kementerian Agama tidak memiliki pengawasan dan pemantauan seperti sekolah umum yang dibawah kordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal pondok pesantren memiliki payung hukum sendiri akan tetapi tidak cukup memberikan upaya preventif maupun represif dari kasus hukum yang ada.
Apakah santri-santri walaupun masuk kategori anak dalam Undang-Undang dapat dijerat secara hukum ? jawabannya adalah tetap bisa, selama anak telah berumur 12 Tahun dan belum berumur 18 Tahun masuk kategori anak yang berkonflik dengan hukum, sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika dikaitkan dengan kasus yang ada, penganiayaan sampai meninggal dunia masuk dalam Pidana Pembatasan kategori tindak pidana disertai dalam kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 yang dijatuhkan paling lama ½ dari maksimum pidana penjara orang dewasa.
Terkadang maksud dari pada pimpinan pondok tidak menyerahkan pelaku tindak pidana dengan hanya mengeluarkan dari pondok adalah melindungi santrinya. Namun cara yang digunakan tetap salah dimata hukum. Apalagi sampai memanipulasi kejadian seolah-olah adalah kecelakaan. Pondok tidak mengajarkan kebohongan. Kita semua paham bahwa kejadian tindak pidana seperti penganiayaan sampai meninggal bukan kesalahan pondok namun oknum santrinya. Kejadian tersebut menjadi salah satu dinamika yang ada. Hanya saja kita harus terus terang menjelaskan kepada keluarga korban apa adanya, meminta maaf, dan bersedia bertanggung jawab. Karena meluapkan kejujuran lebih indah dari pada ditutup-tutupi yang berujung ketahuan dengan hasil penyelidikan kepolisian dan hasil otopsi medis.
Dalam pencegahan (upaya preventif) meminimalisir kasus tersebut yaitu sering dilakukan penyuluhan hukum secara berkala baik diadakan oleh pemerintah maupun swasta. Karena dalam fase anak seperti itu belum berfikir panjang konsekuensi yang didapatkan dari perbuatan yang dilakukan. Materi yang bisa ditanamkan yaitu anti bullying dan pencegahan kekerasan seksual. Setidaknya santri-santri berfikir panjang jika nanti masuk penjara, maka dia memiliki catatan kelam, masa depan yang suram dan sebagainya.
Pentingnya seorang legal atau konsultan hukum tidak hanya berperan dalam suatu perusahaan komersil, tetapi juga dibutuhkan dalam pondok pesantren. Selain bertugas memberikan edukasi hukum, peran konsultan hukum juga bisa mengaudit dan mendampingi segala bentuk persoalan hukum. Supaya segala permasalahan dapat diselesaikan secara baik. (Tim).
