PIRAMIDA.ID- Kelompok Cipayung Plus Bangka Belitung yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi jalan mundur di depan gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (18/4/2022).
Sekitar 70 orang massa aksi melakukan jalan mundur di ruas jalan Pemprov Babel menuju kantor DPRD Babel pada pukul 10.00 WIB. Sampai di depan kantor DPRD Babel, massa perwakilan organisasi melakukan orasi yang diterima langsung oleh pimpinan DPRD Babel. Aksi jalan mundur ini sebagai bentuk protes mahasiswa Bangka Belitung terhadap pemerintah yang dinilai mengalami kemunduran dalam kebijakan ekonomi saat ini.
Ketua Umum HMI Cabang Bangka Belitung, Yusuf mengatakan pemerintah pusat belum mampu memberikan kemajuan ekonomi ditengah krisis. Yusuf menilai, pemerintah justru melahirkan kebijakan yang menyebabkan kemunduran di bidang ekonomi, demokrasi, dan politik.
“Tujuan aksi untuk menyampaikan hasil kajian panjang dari kelompok cipayung plus yang tergabung dari 6 OKP untuk menyikapi persoalan terjadi di negara yaitu, UU No 7 Tahun 2021 tentang kenaikan PPN 11 persen yang semula 10 persen, kenaikan harga BBM dan gas LPG, kenaikan harga bahan pokok, yang berdampak pada ekonomi masyarakat khususnya di Bangka Belitung,” ungkap Yusuf, Senin (18/4/2022).
Senada, Ketua Umum GMKI Pangkalpinang, David Pinem mengungkapkan, tingkat inflasi global mengakibatkan fluktuasi harga komoditas di Indonesia seperti minyak goreng, sembako, maupun bahan kebutuhan pokok lainnya.
“Tidak hanya itu, kenaikan serta kelangkaan BBM bersubsidi/non-subsidi, baik karna kenaikan harga ICP/per Barel maupun banyaknya mafia BBM/migas dan non migas juga menjadi salah satu faktor naik turunnya bahan pokok oleh karna naiknya biaya produksi yang ditanggung oleh para produsen,” kata David.
Sementara itu Ketua PMII, Charles Swarda ikut mengatakan bahwa ditengah krisis, pemerintah justru membuat kebijakan kebijakan yang tidak pro rakyat. Dalil ketahanan ekonomi pasca covid-19 kami nilai tidak logis untuk dijadikan alasan dikarenakan justru kebijakan pemerintah tersebut akan menyebabkan kelangkaan komoditas dn peningkatan inflasi.
“Oleh karena itu, kami dari cipayung plus Bangka Belitung menuntut adanya evaluasi dari berbagai kebijakan tersebut dan menyiapkan alternatif lain guna menstabilkan harga akan daya beli masyarakat meningkatkan untuk pertumbuhan ekonomi”, tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum GMNI Babel, Hafiz mengatakan dalih pemerintah menaikan PPN hingga 11% untuk meningkatkan perekonomian dan menekan defisit negara telah menyebabkan rakyat jatuh ke jurang ketimpangan ekonomi yang semakin dalam. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi sebuah persoalan kompleks dimana masyarakat yang saat ini sedang kesulitan di tengah dampak pandemi Covid-19.
Merujuk data lembaga keuangan Credit Suisse Juli 2021 menyebutkan, terdapat 171,7 ribu orang Indonesia yang memiliki kekayaan bersih di atas US$ 1 juta (Rp14,5 miliar) pada 2020. Jumlah tersebut meningkat 61,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 106,2 ribu orang. Dibandingkan total 270 juta penduduk, jumlah orang kaya itu setara dengan 0,1 persen populasi.
Di lain sisi, kata hafiz, hasil survei BPS menunjukkan, masyarakat miskin, rentan miskin, dan yang bekerja di sektor informal mengalami penurunan pendapatan yang drastis. Berdasarkan kelompok pendapatan, sebanyak 70,53 persen responden dalam kelompok berpendapatan rendah atau di bawah Rp 1,8 juta mengaku mengalami penurunan pendapatan. Ia menyimpulkan, adanya ketimpangan pendapatan yang meningkat diantara penduduk Indonesia di masa pandemi.
“Mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas negara, diantaranya menjaga stabilitas ekonomi, politik maupun lainnya yang berdampak pada kehidupan sosial rakyat adalah hal yang paling wajar di negara yang menjunjung tinggi demokrasi politik dan demokrasi dalam bidang ekonomi,” jelas Hafiz.
Selain itu, Ketua Umum IMM Babel, Fajrul juga menyoroti terkait Perda Prov. Babel No.12 tahun 2017 tentang cadangan pangan, intervensi pasar, antisipasi kekurangan ketersediaan pangan, krisis pangan, gejolak harga pangan mestinya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sebelum masyarakat mengalami penderitaan yang lebih dalam lonjakan harga bahan pokok.
“Kita juga menuntut pemerintah daerah melakukan monitoring terhadap ketersediaan konsumsi dan harga pangan pokok, mengatur pendistribusian pangan serta mengembangkan kebijakan pertanian yang lebih variatif dalam menghadapi berbagai situasi krisis,” ujar Fajrul.
Sementara itu, Ketua Umum KAMMI Babel, ikhsan mendesak pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti tuntutan kelompok cipayung plus setidaknya dalam waktu tujuh hari kedepan.
“Kenaikan harga BBM dan gas LPG, kenaikan harga bahan pokok, yang berdampak pada ekonomi masyarakat khususnya di Bangka Belitung. Pemerintah harus segera mengambil tindakan, khususnya menjelang hari raya Idul Fitri ini,” tegas Ikhsan.
Aksi kemudian diakhiri oleh pembacaan tuntutan aksi oleh Charles, Ketua Umum PMII Babel. Delapan tuntutan Cipayung Plus Babel tersebut, diantaranya :
1 Menuntut pemerintah untuk segera menstabilkan harga bahan pokok.
2. Menuntut pemerintah untuk mengevaluasi distribusi pengan di setiap daerah.
3. Menuntut dan menolak kenaikan harga bahan Bahan Bakar Minyak (BBM).
4. Mendesak Presiden mengevaluasi kenaikan PPN menjadi 11%, serta segera menyiapkan kebijakan skema pajak dan mengontrol harga agar inflasi segera terkendalikan.
5. Menuntut pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pangan yang masih bergantung dengan impor.
6. Menuntut pemerintah untuk memastikan manajemen ketersediaan pangan strategis yang dapat diproduksi di dalam negeri tersalurkan untuk memenuhi kebutuhan domestik.
7. Menuntut pemerintah daerah melakukan monitoring terhadap ketersediaan konsumsi dan harga pangan pokok, mengatur pendistribusian pangan serta mengembangkan kebijakan pertanian yang lebih variatif dalam menghadapi berbagai situasi krisis.
8. Menuntut pemerintah untuk mengusut mafia minyak goreng, BBM bersubsidi, serta barang komoditas rakyat lainnya.(*)
