Thompson Hs
PIRAMIDA.ID- Danau Toba sudah diterima menjadi anggota Geopark Global UNESCO pada bulan Juli 2020. Namun karena pandemi Covid-19 program atau kegiatan nyata di lapangan kelihatan belum ada dilakukan Badan Pengurus Kaldera Toba (BPKDT), kecuali rapat-rapat konsolidasi melalui daring.
Konon sebelum Danau Toba menjadi anggota resmi Unesco General Manager (GM) BPKDT masih sempat menjadi Kadisbudpar Sumut dan dapat mengatur anggaran dari instansi itu sekaligus untuk program atau kegiatan di lapangan terkait Geopark. Salah satu contoh terkait sosialisasi tentang GKT ke sekolah-sekolah di sekitar Danau Toba.
Koordinasi dengan managemen area yang sudah punya pusat informasi Geopark di Parapat dan Samosir juga sudah membantu awam kalau mau tahu soal GKT, meskipun para petugasnya tidak seperti pengurus di provinsi yang dapat mengatur anggaran. Lalu siapa yang menggaji para petugas GKT di managemen area?
Pertanyaan itu bisa dijawab oleh para petugas di managemen area. Nampaknya dengan suatu kebanggaan para petugas di 3 atau 4 area GKT memiliki inisiatif tersendiri, baik sebelum dan sesudah bulan Juli 2020. Dari masyarakat yang mendukung GKT juga bergembira dengan resminya GKT diterima UNESCO.
Bahkan sebatas bergembira tanpa tahu harus bikin apa. Konon pula BPGKT yang GM-nya sudah tergantikan seiring tergantikanya Kadisbudpar Sumut.
Ada anggapan kalau status GM BPKDT itu serta merta akan tergantikan kalau Kadisbudparsu. Berarti selama ini wacana GKT sudah digerakkan oleh politik tertentu, setidaknya dengan politik anggaran.
Berapa banyak anggaran digunakan dan dimanfaatkan sebelum GKT menjadi anggota UNESCO? Pertanyaan itu tak perlu ditujukan kepada para pengurus di managemen area. Pertanyaan dapat ditujukan langsung kepada anggota-anggota legislatif di Sumut dan Jakarta terkait penganggaran untuk Geopark.
Lalu bagaimana anggaran tersebut sesuai digunakan oleh BPKDT dari provinsi.
Setelah GKT menjadi anggota resmi Unesco masalah kecil tidak terlalu dibicarakan. Apakah memang Kadisbudparsu yang baru akan menjadi GM BPKDT?
Lalu apakah memang anggaran program untuk GKT hanya melalui pos anggarannya di Dusbudparsu. Sebelum kemarin ada berita bocoran GM BPKDT sudah diganti.
Itu sengaja saya guyonkan di pendopo gubernuran pada 12 Desember lalu kepada salah satu pengurus teras BPKDT. Namun itu dianggap spekulasi kalau Gubsu tak langsung menunjuk orang dimaksud.
Ternyata setelah membaca link berita yang tersebar mulai kemarin (17.12) GKT masih terkesan berada dalam ranah rebutan yang terus akan terancam karena politik dan orang-orang politik.(*)
Penulis merupakan direktur Pusat Latihan Opera Batak (PLOt) Siantar. Dikenal sebagai sastrawan Sumatera Utara.
