PIRAMIDA.ID | JAKARTA— Video yang menampilkan aksi pencoretan pada jilbab seorang Polisi Wanita (Polwan) di tengah kerumunan massa ramai beredar di media sosial dan memicu kecaman. Dalam narasi yang berkembang, peristiwa itu dikaitkan dengan massa aksi BEM Universitas Indonesia. Meski konteks lengkapnya masih perlu klarifikasi, tindakan tersebut telanjur menuai reaksi keras karena dinilai melampaui batas etika demonstrasi.
Koordinator Komrad Pancasila, Antony Komrad, menilai tindakan pencoretan jilbab bukan kritik terhadap kebijakan, melainkan penghinaan terhadap martabat individu yang justru merusak pesan gerakan.
“Kalau aksi dimenangkan dengan mencoret jilbab Polwan, itu bukan pergerakan itu kemunduran moral. Yang dicoret bukan hanya kain, tapi martabat gerakan itu sendiri. Masyarakat tidak akan simpati pada narasi yang disampaikan dengan cara mempermalukan manusia,” ujar Antony Komrad.
Menurut Antony, demonstrasi adalah hak yang sah dalam demokrasi, namun harus tetap berpegang pada adab. Jika etika ditanggalkan, tuntutan sebesar apa pun akan tenggelam oleh perilaku yang dianggap melecehkan.
“Publik bisa memahami kritik. Tapi ketika caranya menghina, publik berhenti mendengar substansi. Yang tersisa hanya citra buruk,” tegasnya.
Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa keberanian tanpa kendali tidak melahirkan perubahan, melainkan penolakan. Di mata masyarakat, gerakan yang kuat bukan yang paling gaduh, melainkan yang paling mampu menjaga prinsip: tegas, tetapi beradab.
