PIRAMIDA.ID – Sekitar 150 mahasiswa asal Kota Pematangsiantar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Siantar Se-Jabodetabek akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, pada 14 Mei 2025 pukul 14.00 WIB. Aksi ini akan dipimpin langsung oleh Cavin Tampubolon selaku Koordinator Lapangan.
Dalam pernyataan resminya, Cavin menyebut bahwa aksi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan sekaligus desakan kepada aparat penegak hukum agar segera menindaklanjuti berbagai dugaan kasus hukum yang menyeret nama Wali Kota Pematangsiantar, Wesli Silalahi.
Setidaknya ada tiga tuntutan utama yang akan disuarakan massa aksi, yakni:
1. Segera tangkap dan proses hukum Wesli Silalahi atas dugaan keterlibatannya dalam kasus penyerobotan lahan yang kini menjadi polemik panas di Kota Siantar.
2. Usut tuntas dugaan pemberian cek palsu yang diduga dilakukan oleh Wesli Silalahi dalam transaksi-transaksi mencurigakan yang merugikan pihak ketiga.
3. Telusuri dugaan maladministrasi dalam proses pencopotan pejabat di lingkungan PDAM Kota Pematangsiantar, yang dinilai cacat prosedur dan sarat kepentingan politik.
“Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah seruan dari hati nurani kami sebagai generasi muda Siantar yang tidak ingin kotanya tercoreng karena ulah pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Mabes Polri harus bertindak tegas tanpa pandang bulu,” ujar Cavin dalam konferensi pers jelang aksi.
Aliansi Mahasiswa Siantar Se-Jabodetabek yang anggotanya tersebar di berbagai kampus ternama di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, menilai bahwa dugaan kasus-kasus yang menjerat Wesli Silalahi sudah masuk ke tahap yang sangat serius dan harus segera mendapatkan atensi nasional.
Menurut catatan mereka, dugaan penyerobotan lahan yang melibatkan pejabat nomor satu di Kota Siantar itu telah menimbulkan keresahan luas di masyarakat, sementara kasus dugaan cek palsu menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang bersih. Belum lagi soal pencopotan pejabat PDAM yang dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan tanpa mekanisme yang transparan.
“Siantar adalah kota yang dikenal dengan keberagaman dan budaya damai. Tapi hari ini, kami melihat wajah kota kami dinodai oleh kepentingan sempit dan praktek-praktek kotor. Kami datang ke Jakarta, ke Mabes Polri, untuk memastikan suara rakyat Siantar didengar,” tegas Cavin.
Aksi ini direncanakan akan dimulai dengan long march dari titik kumpul di kawasan Blok M menuju Mabes Polri, dengan membawa spanduk, poster, dan orasi yang menyerukan penegakan hukum tanpa kompromi.
Aliansi Mahasiswa Siantar Se-Jabodetabek juga mengundang berbagai media massa, aktivis antikorupsi, serta elemen masyarakat lainnya untuk ikut mengawal jalannya aksi ini dan memastikan tuntutan mereka tidak diabaikan.
“Kami ingin pesan ini sampai ke Kapolri, bahkan ke Presiden. Tidak boleh ada pejabat daerah yang kebal hukum. Kalau di Siantar hukum tumpul ke atas, maka di Jakarta kami pastikan hukum harus tajam!” pungkas Cavin Tampubolon.
Aksi ini diprediksi akan menjadi salah satu gelombang tekanan politik yang kuat terhadap pemerintahan Kota Pematangsiantar dalam beberapa bulan terakhir. Masyarakat Siantar di perantauan pun diharapkan turut menyuarakan dukungan melalui berbagai kanal media sosial dan jaringan organisasi daerah. (Tim)
