Piramida.id
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy
Jumat, November 20, 2026
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
Piramida.id
  • Berita
  • Dialektika
  • Dunia
  • Edukasi
  • Ekologi
  • Ekosospolbud
  • Kabar Desa
  • Pojokan
  • Sains
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Spiritualitas
HomeBerita

Demokrasi Tidak Boleh Berhenti di Gibran: PMKRI Pematangsiantar Desak Prabowo Ikut Mundur

byAFP
20/11/2026
inBerita
98
SHARES
700
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke WhatsappBagikan ke Telegram

PIRAMIDA.ID- Belakangan ini publik terus diadu domba oleh kepentingan elit yang patut diduga sejak awal telah membohongi masyarakat. Rakyat disibukkan memperdebatkan siapa salah dan siapa benar, sementara persoalan pokoknya dibiarkan kabur: pencalonan 2024 berjalan di atas proses yang cacat, dan baru terungkap setelah dua tahun berjalan.

 

PMKRI Pematangsiantar melalui Diskusi Terbuka bertajuk “Indonesia Pascapengunduran Diri Wapres: Ujian Konstitusi, Stabilitas Politik dan Masa Depan Demokrasi” mengupas bagaimana pengunduran diri Wakil Presiden menjadi ujian serius bagi konstitusi, mengguncang stabilitas politik, dan menentukan arah masa depan demokrasi Indonesia.

 

Dinamika politik hari ini lebih tepat dibaca sebagai kontestasi perebutan kekuasaan ketimbang kesungguhan menegakkan supremasi hukum. Supremasi hukum menuntut konsistensi prinsip, transparansi proses, dan keberanian menguji siapa pun tanpa pandang kepentingan

 

Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden bukan akhir persoalan. Itu baru permulaan. Putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa syarat pendidikan pencalonan Gibran membuka pertanyaan besar: bagaimana seseorang bisa lolos menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024, lalu dilantik, dan baru dipersoalkan setelah dua tahun menjabat?

 

Diskusi yang diselenggarakan 19 November 2026 ini membongkar bahwa kegagalan ini tidak berdiri sendiri. Ada rantai verifikasi yang jebol, dan ada pihak yang menikmati hasilnya.

 

Fransisco Mezgion Hutauruk Ketua PMKRI Pematangsiantar, menegaskan Gibran tidak sendirian dalam persoalan ini dan Prabowo tidak boleh cuci tangan.

 

“Pencalonan 2024 menunjukkan indikasi upaya manipulatif yang dilakukan bersama-sama, dan kami menilai Prabowo Subianto sebagai pasangan calonnya turut terlibat secara sadar dan sistemik di dalamnya” ucap Fransisco.

 

PMKRI menilai adanya kesenjangan pertanggungjawaban antara Prabowo-Gibran dalam kasus pengunduran diri wakil presiden.

 

“Faktanya, setelah semua ini terbuka, pihak yang paling beruntung justru Prabowo. Ia tetap duduk di kursi presiden, sementara beban moral dan hukum dipikulkan pada satu orang” ucap Fransisco.

 

Logika yang seolah-olah menyudutkan satu pelaku kejahatan dan membiarkan pelaku kejahatan lainnya dibantah keras oleh Paulinus Mersiwince Gulo, PGK PMKRI Pematangsiantar.

 

“Kami menolak logika itu. Jika pencalonan dibangun di atas proses yang cacat, kecacatan itu melekat pada pasangan calon, bukan pada wakilnya saja. Karena itu, kami mendesak Prabowo Subianto ikut mundur dari jabatan Presiden demi menjaga kehormatan konstitusi dan kepercayaan publik” tegas Paulinus.

 

Mengkawal demokrasi untuk hari-hari mendatang, PMKRI menegaskan bahwa persoalan utamanya ada pada sistem, bukan semata panda individu.

 

“Persoalan ini butuh pembenahan dari hulu. Verifikasi persyaratan calon pejabat harus dilakukan secara terbuka dan cermat agar peristiwa serupa tak lagi lolos pemeriksaan” kata Paulinus.

 

PMKRI juga mendorong penyelesaian sengketa harus berjalan lebih efektif lagi, kepastian hukum tak boleh datang terlambat.

 

Menutup pernyataan, Paulinus mengingatkan bahwa kedepan pemilihan wakil presiden pengganti Gibran harus transparan, terlebih soal persyaratannya supaya publik tidak lagi ditempatkan sebagai penonton yang hanya menerima kibulan dari belakang layar.

 

“Partai politik harus memperkuat akuntabilitasnya dalam melahirkan pemimpin yang berkualitas dan punya integritas. Partai politik juga harus menciptakan budaya tangung jawab dikalangan pejabat publik” tutup Paulinus. (AFP)

Share39SendShare

Related Posts

Fawer Sihite: Kalau Register 18 Terus Digunduli, Untuk Apa Ada Dinas Kehutanan? ILAJ Desak Evaluasi Pengawasan!

19/11/2026

PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, melontarkan kritik tajam terhadap sistem pengawasan Dinas Lingkungan...

ILAJ Tantang Kadis LHK Sumut Buktikan Kinerja: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Dugaan Penggarapan Register 18 Simalungun?

19/11/2026

PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, secara terbuka mempertanyakan kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup...

Ketua ILAJ Sentil Keras Kadis LHK Sumut: Jangan Tutup Mata, Register 18 Simalungun Diduga Berubah Jadi Kebun Sawit!

19/11/2026

PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, melontarkan kritik keras terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup...

Ketua ILAJ: Jabatan dan Relasi Profesional Tidak Bisa Menggantikan Pembuktian Kesalahan Febrie Adriansyah!

18/11/2026

PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, S.H., S.Th., MAPS., menegaskan bahwa perkara hukum yang...

ILAJ Bela Prinsip Hukum Febrie Adriansyah: Transaksi Bisnis Tidak Otomatis Menjadi TPPU!

18/11/2026

PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, S.H., S.Th., MAPS., meminta majelis hakim yang memeriksa...

Ketua ILAJ: Jangan Menghukum Febrie Adriansyah dengan Opini, Pembuktian Hukum Harus Diutamakan!

18/11/2026

PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, S.H., S.Th., MAPS., mengingatkan agar penanganan perkara dugaan...

Load More

Tinggalkan KomentarBatalkan balasan

Terkini

Berita

Demokrasi Tidak Boleh Berhenti di Gibran: PMKRI Pematangsiantar Desak Prabowo Ikut Mundur

20/11/2026
Berita

Fawer Sihite: Kalau Register 18 Terus Digunduli, Untuk Apa Ada Dinas Kehutanan? ILAJ Desak Evaluasi Pengawasan!

19/11/2026
Berita

ILAJ Tantang Kadis LHK Sumut Buktikan Kinerja: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Dugaan Penggarapan Register 18 Simalungun?

19/11/2026
Berita

Ketua ILAJ Sentil Keras Kadis LHK Sumut: Jangan Tutup Mata, Register 18 Simalungun Diduga Berubah Jadi Kebun Sawit!

19/11/2026
Berita

Ketua ILAJ: Jabatan dan Relasi Profesional Tidak Bisa Menggantikan Pembuktian Kesalahan Febrie Adriansyah!

18/11/2026
Berita

ILAJ Bela Prinsip Hukum Febrie Adriansyah: Transaksi Bisnis Tidak Otomatis Menjadi TPPU!

18/11/2026

Populer

Berita

Minim Kegiatan Pemuda, KNPI Desak Kepala Dispora Simalungun Dicopot

28/10/2026
Pojokan

Asal-usul Permainan Tradisional Anak-anak

12/07/2023
Pojokan

Pesan Tersembunyi Ki Narto Sabdo Dalam Lagu Kelinci Ucul

23/09/2020
Berita

Apa Kabar TPA Tanjung Pinggir-ku?

14/11/2026
Sorot Publik

Dinilai Mampu Menjadi Jembatan Antara Kepentingan Bangsa Dengan Masa Depan Anak Muda, Gen Z Bersuara : Kami Mendukung Penuh Sufmi Dasco sebagai Wakil Presiden

16/11/2026
istimewa
Dialektika

Ana ‘Abdu Man ‘Allamani

17/06/2020
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy

© 2020-2024 Piramida ID

rotasibarakberita hari iniberita boladanau tobafons nuntiorum infamissimus

No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas

© 2020-2024 Piramida ID

rotasibarakberita hari iniberita boladanau tobafons nuntiorum infamissimus