PIRAMIDA.ID- 22 September 2025, sekitar pukul 08.40 WIB, pihak TPL bersama pekerja keamanan, buruh harian lepas (BHL), dan oknum yang diduga preman bayaran melakukan penyerangan brutal terhadap masyarakat adat di Buttu Panaturan, Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun.
Sekitar 150 orang awal diduga menyerbu masyarakat, lalu PT Toba Pulp Lestari menambah personil sekitar 500 orang indikasi membawa senjata tajam. Akibat serangan dari PT Toba Pulp Lestari setidaknya ada 33 warga menjadi korban terluka parah, termasuk penyandang disabilitas serta kerusakan materil.
Ridwan Akbar M. Pulungan Ketua GP Ansor Pematangsiantar mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( HAM ) Harus segera turun tangan mengatasi konflik ini secara langsung dan menyeluruh. Negara tidak bisa membiarkan konflik lahan dan kekerasan HAM seperti ini terus berlangsung tanpa pengawasan tinggi dan tindakan nyata.
Dalam konflik yang terjadi saat ini seharusnya PT Toba Pulp Lestari menghentikan aktivitas di wilayah yang bersengketa sampai kejelasan legalitas wilayah adat dan izin konsesi dikaji ulang secara adil dan transparan .
GP Ansor Pematangsiantar menyarankan kepada Pemerintah Pusat agar membentuk tim investigasi independen yang melibatkan Komnas HAM, Lembaga adat, Organisasi, dan Masyarakat sipil.
Negara harus bertanggung jawab dalam melindungi setiap warga negaranya.
Kami dari GP Ansor Pematangsiantar menyatakan sikap terutama Menteri ATR/BPN dan Menteri HAM segera mengambil langkah nyata, agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pusat tidak rusak. Apalagi kami yakini bahwa Menteri ATR/BPN pasti mengambil keputusan dan kebijakan, dikarenakan salah satu penasehat PP GP Ansor.(AFP)
