Piramida.id
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy
Senin, Mei 12, 2025
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
Piramida.id
  • Berita
  • Dialektika
  • Dunia
  • Edukasi
  • Ekologi
  • Ekosospolbud
  • Kabar Desa
  • Pojokan
  • Sains
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Spiritualitas
Home Dialektika

Kasus Mutilasi Warga Papua, Penghinaan Negara Terhadap HAM?

by Redaksi
28/09/2022
in Dialektika
127
SHARES
907
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke WhatsappBagikan ke Telegram

Oleh: Gregorius*

PIRAMIDA.ID- Semenjak Indonesia merdeka hingga hari ini, tampaknya tindak kekerasan bersenjata adalah hal yang lumrah di tanah Papua. Sejak tanah Papua berada dalam pangkuan Ibu Pertiwi, mudah menemukan di media berbagai macam berita informasi tindak kekerasan senjata yang terjadi khususnya antara aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

KKB merupakan suatu kelompok yang menebar teror, baik kepada warga sipil maupun kepada aparat dalam hal ini TNI dan Polri, walau tak jarang mereka juga menyasar masyarakat sipil di mana jika menggunakan perspektif republik, KKB adalah kelompok yang menginginkan pemisahan Papua dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun satu hal yang perlu digarisbawahi, kekerasan kontak senjata antara aparat dengan KKB justru lebih banyak menyasar serta merugikan masyarakat sipil.

Di Timika, pada tanggal 22 Agustus yang lalu, empat orang warga sipil tewas terbunuh disertai tindakan menjijikkan. Mutilasi. Tragisnya, ada oknum aparat TNI yang terlibat dalam tindakan sadis dan tidak beradab ini. Kejahatan yang terjadi di kawasan SP 1, Distrik Mimika Baru ini melibatkan empat warga sipil dan enam anggota TNI AD.

Konon, ada desas-desus motif yang berseliweran yang mengakibatkan terjadinya tindakan biadab tersebut. Menurut Frits Bernard Ramandey, ada tiga motif dalam kasus tersebut, yaitu motif kejahatan perampokan, motif bisnis solar hingga motif mengkondisikan melegalkan kehadiran institusi tertentu di Timika.

Satu hal yang pasti, menurut Frits Bernard Ramandey, proses pembunuhan hingga mutilasi dilakukan dengan sangat professional. Beda cerita dengan kepolisian, kepolisian mengatakan motif pembunuhan terhadap keempat warga sipil tersebut karena faktor ekonomi, lebih tepatnya perdagangan senjata api.

Tindakan pembunuhan disertai dengan mutilasi korban adalah kejahatan yang mengerikan serta sulit diterima nalar manusia. Menurut Karger dkk, mutilasi dapat dibagi menjadi dua jenis. Mutilasi defensif dan ofensif. Mutilasi defensif bertujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi, sedangkan mutilasi ofensif merupakan tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan membabi buta.

Berkaca pada kasus di atas, dapat dipahami bahwa tindakan mutilasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, karena hingga hari ini sebagian tubuh korban belum ditemukan.

Kasus yang tergolong pelanggaran HAM luar biasa tersebut kemudian sangat memalukan karena melibatkan aparat TNI AD di dalamnya. Aparat keamanan yang seharusnya melindungi masyarakat sipil berbalik menjadi ancaman bagi sipil itu sendiri. Perlu tindakan hukum yang tegas dan terukur serta transparan dalam kasus tersebut.

Aparat TNI yang terlibat harus dihadapkan pada pengadilan umum, selain tentunya juga di pengadilan militer. Intitusi TNI tidak perlu menghalang-halangi serta ragu untuk memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku. Karena jika negara tidak serius menyelesaikan kasus ini, bukan tidak mungkin tanah Papua memalingkan wajahnya dari Ibu Pertiwi.

Berbagai tindak kekerasan senjata hingga sampai adanya mutilasi di tanah Papua sudah semestinya mencapai tahap akhir. Tanah Papua bukan ladang operasi militer. Orang Papua bukan anak tiri Ibu Pertiwi. Perlu kerendahan hati seluruh pihak terkait untuk berani meletakkan senjata dan memulai dialog.

Bagaimanapun, sebagai sebuah bangsa yang besar, negara harus berani untuk berhenti menerjunkan aparat militer ke tanah Papua. Senjata bukanlah satu-satunya alat untuk menjamin perdamaian dan keamanan. Namun, negara harus segera membangun dialog dengan seluruh pihak terkait dan memulai membangun visi yang sama di bawah kibar Sang Merah Putih.(*)


Penulis merupakan Ketua Lembaga SDM PP PMKRI Sanctus Thomas Aquinas.

Tags: #HAM#insiden#kekerasan#mutilasi#Papua#tni
Share51SendShare

Related Posts

Pidato Lengkap Jefri Gultom di Dies Natalis GMKI ke-74: Bangkit Ditengah Pergumulan

26/02/2024

Bangkit Ditengah Pergumulan Pidato 74 tahun GMKI Jefri Edi Irawan Gultom Para peletak sejarah selalu berpegang pada prinsip ini, ‘’perjalanan...

Pewaris Opera Batak

11/07/2023

Oleh: Thompson Hs* PIRAMIDA.ID- Tahun 2016 saya menerima Anugerah Kebudayaan dari Kemdikbud (sekarang Kemendikbudristek) Republik Indonesia di kategori Pelestari. Sederhananya,...

Mengapa Membahas Masa Depan Guru “Dianggap” Tidak Menarik?

01/05/2023

Oleh: Agi Julianto Martuah Purba PIRAMIDA.ID- “Mengapa sejauh ini kampus kita tidak mengadakan seminar tentang tantangan dan strategi profesi guru di...

Membangun Demokrasi: Merawat Partisipasi Perempuan di Bidang Politik

14/04/2023

Oleh: Anggith Sabarofek* PIRAMIDA.ID- Demokrasi, perempuan dan politik merupakan tiga unsur yang saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Berbicara mengenai...

Dari Peristiwa Kanjuruhan Hingga Batalnya Indonesia Tuan Rumah Piala Dunia U-20

03/04/2023

Oleh: Edis Galingging* PIRAMIDA.ID- Dunia sepak bola tanah air sedang merasakan duka yang dalam. Kali ini, duka itu hadir bukan...

Prinsip-Prinsip Disiplin Kelas

02/04/2023

Oleh: Muhammad Muharram Azhari* PIRAMIDA.ID- Pengertian disiplin menurut Elizabeth Hurtock mengemukakan bahwa; Disiplin itu berasal dari kata "discipline", yaitu seseorang...

Load More

Tinggalkan KomentarBatalkan balasan

Terkini

Berita

Aliansi Mahasiswa Siantar Se-Jabodetabek Akan Kepung Mabes Polri: Tuntut Penangkapan Wali Kota Wesli Silalahi

11/05/2025
Berita

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH): Penegakan Hukum atau Alibi Militerisasi Atas Nama Konservasi?

09/05/2025
Berita

Ketua Front Justice: Kepemimpinan Wesly Silalahi Dinilai Gagal, Siantar Mengarah ke Kemunduran dan Kota Gelap

07/05/2025
Berita

GMKI Cabang Bandar Lampung Ungkap Krisis Kepolisian di Daerah Lampung: “Kekuasaan Tanpa Kendali, Rakyat Tanpa Perlindungan”

01/05/2025
Berita

Fawer Sihite Luncurkan Buku “Menghidupi Kembali Ut Omnes Unum Sint”: Refleksi dan Kebangkitan GMKI

22/04/2025
Edukasi

Refleksi Paskah dan Titik Balik Kebangkitan Ekonomi Indonesia

20/04/2025

Populer

Berita

Aliansi Mahasiswa Siantar Se-Jabodetabek Akan Kepung Mabes Polri: Tuntut Penangkapan Wali Kota Wesli Silalahi

11/05/2025
Berita

Ketua Front Justice: Kepemimpinan Wesly Silalahi Dinilai Gagal, Siantar Mengarah ke Kemunduran dan Kota Gelap

07/05/2025
Berita

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH): Penegakan Hukum atau Alibi Militerisasi Atas Nama Konservasi?

09/05/2025
Dialektika

Mengapa Demokrasi dapat Melahirkan Tirani?

21/02/2022
Edukasi

Pandangan Sosiologi Hukum terhadap Kasus Korupsi

15/10/2021
Pojokan

Pesan Tersembunyi Ki Narto Sabdo Dalam Lagu Kelinci Ucul

23/09/2020
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy

© 2020-2024 Piramida ID

rotasi barak berita hari ini danau toba

No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas

© 2020-2024 Piramida ID

rotasi barak berita hari ini danau toba