Connect with us

Masukkan kata pencarian...

Dialektika

Polemik Pasal Penodaan Agama: Masih Perlu Dipertahankan?

ilustrasi/beritagar.id

PIRAMIDA.ID- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengungkap ada 38 kasus penodaan agama di Indonesia dalam kurun Januari-Mei 2020. Direktur YLBHI Asfinawati menyatakan, 25 orang di antaranya sudah ditangkap.

“Ada yang disidik 10 orang, diselidik 11 orang, dan tidak ditindaklanjuti satu orang,” ungkapnya dalam Konferensi Kebebasan Beragama, Jumat (21/8) sore.

Asfinawati menjelaskan kasus-kasus tersebut menggunakan pasal yang berbeda-beda. Ada yang dijerat Pasal 156 a KUHP, Pasal 28 ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), atau Pasal 59 ayat 3 UU Organisasi Masyarakat.

Sementara, kata Asfinawati, definisi penodaan agama sendiri tidak muncul dalam KUHP maupun UU PNPS no 1 tahun 1965. Akibatnya, penodaan agama ditafsirkan beragam, mulai dari penafsiran agama yang berbeda, mengaku nabi, sampai memplesetkan doa.

“Sehingga kemungkinan orang menjadi masuk sebagai penoda agama itu jadi lebih besar pastinya. Tidak ada definisi yang jelas sehingga penegak hukum cenderung dipengaruhi oleh desakan massa atau publik, dan bahkan bisa mempidanakan siapa saja,” tegasnya.

Ditambahkannya, kasus penodaan agama kerap cacat dari segi hukum acara. Misalnya, menjadikan fatwa sebagai alat bukti, padahal fatwa itu baru keluar setelah peristiwa terjadi. “Fatwanya muncul kemudian setelah pengaduan disampaikan kepada polisi, atau setelah perbuatan itu dilakukan. Jadi kan tidak ada hukuman ketika perbuatan itu dilakukan, Prinsip yang sangat penting dalam hukum pidana in diabaikan,” tandasnya.

Komnas HAM: Fokus pada Ujaran Kebencian

Senada, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai penodaan agama tidak jelas batasannya. Sehingga menurutnya, penerapannya kerap diskriminatif.

“Kalau itu katakanlah di Jawa Sumatera yang mayoritas muslim. Kalau itu dilakukan oleh orang atau tokoh beragama Islam, dia selamat dari deliknya. Tapi kalau dilakukan minoritas, dia akan kena pasal itu atau kasus yang kurang lebih sama,” ungkapnya dalam kesempatan yang sama.

“Tapi sebaliknya kalau di NTT (yang mayoritas katolik), kalau itu dilakukan orang Muslim, dia akan sama nasibnya dengan orang non-Muslim di Jawa dan Sumatera,” imbuhnya.

Ahmad sepakat bila pasal penodaan agama dihapuskan. Dia mengatakan, ketimbang menghakimi keyakinan seseorang, aparat hukum sebaiknya fokus pada ujaran kebencian.

“Yang terkait dengan ajakan untuk kebencian, permusuhan, tindakan diskriminasi, dan yang paling nyata lagi adalah ajakan untuk melakukan kekerasan. Kan ada tokoh agama yang karena beda dengan kelompok tertentu, dia bilang ‘itu kelompok A boleh dibunuh’. Ini jelas,” tegasnya.

Lebih Banyak Mudharatnya

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama, Heiner Bielefeldt, mendukung penghapusan pasal penodaan agama di seluruh dunia. Profesor HAM di Jerman ini mengatakan, ia seorang Katolik yang taat dan kadang tersinggung dengan hinaan terhadap agamanya. Meski begitu, ia menilai, pasal penodaan agama tetap lebih banyak mudharatnya.

“Saya tidak menyangkal pengalaman (tersinggung karena) penodaan agama, saya pun merasakannya dari waktu ke waktu. Saya percaya penodaan agama ada, tapi saya tidak mendukung pasal penodaan agama. Sangat penting untuk membedakannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman,” tegasnya dalam sebuah diskusi, Selasa (25/8) siang.

Di sisi lain, Heiner menyatakan, kritik terhadap agama adalah hak untuk berekspresi dan berbeda dengan penodaan. Kelompok agama pun harus lapang dada jika menerima kritikan. “Tak ada hak untuk bebas dari kritik. Hak untuk beragama tidak berarti kelompok religius bisa bebas dari kritik,” tandasnya, mengutip Asma Jahangir, pelapor khusus PBB untuk periode sebelum Heiner.

Di Indonesia, UU PNPS no 1 tahun 1965 pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi pada 2010. Gugatan diajukan sejumlah organisasi masyarakat sipil dan beberapa individu, seperti Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, yang menilai aturan itu diskriminatif. Namun, MK yang saat itu dipimpin Mahfud MD, menolak gugatan tersebut. UU ini digugat kembali pada tahun 2013 oleh Tajul Muluk, pemimpin Syiah Sampang, namun tetap gagal


Sumber: VOA Indonesia/Rio Tuasikal

Click to comment

Tinggalkan Komentar

Baca juga...

Sorot Publik

PIRAMIDA.ID- Veronica Koman lahir di Medan, 14 Juni 1988; umur 31 tahun adalah seorang pengacara dan pegiat hak asasi manusia (HAM) asal Indonesia yang...

Pojokan

Tia Lestari Sidabutar* PIRAMIDA.ID- Dua bulan sudah aku berada di sini. Rasanya aku telah menyatu dengan segala hal di desa ini dan nama Tiga...

Dialektika

Zaprulkhan* PIRAMIDA.ID- Apakah makna cinta sejati? Menurut Thich Nhat Hanh, dalam karya cemerlangnya “True Love”, dalam perspektif Buddisme, harus ada empat unsur untuk memenuhi...

Sopolitika

 Kristian Silitonga* PIRAMIDA.ID- “Sejumlah kecil orang yang memiliki energi lebih besar dari masyarakatnya yang letih. Memiliki kejernihan di tengah lautan kekeruhan pikiran di sekitarnya,...

Dialektika

Yudhie Haryono* PIRAMIDA.ID- Dalam salah satu tulisan yang sangat menyentuh, (almarhum) Arief Budiman menulis, ”Seorang intelektual yang bebas adalah seorang pejuang yang sendirian. Mula-mula...

Dialektika

May Luther Dewanto Sinaga* PIRAMIDA.ID- Coronakrasi? Mungkin beberapa orang akan bertanya-tanya terkait kata itu. Apa maknanya? Kenapa muncul? Dan apa pentingnya membahas kata itu?...

Pojokan

PIRAMIDA.ID– Beberapa waktu lalu, jagat laman facebook, khususnya Sumatera Utara, digegerkan dengan viralnya video (dugaan) persekusi disertai pengrusakan yang dilakukan segerombolan orang dari FPI...

Dialektika

Fitzerald Kennedy Sitorus* PIRAMIDA.ID- Saya sedang menulis buku tentang metafisika pada Kant dan Hegel. Saya mengawali bagian tentang Kant dengan cerita tentang gaya hidupnya....