Piramida.id
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy
Selasa, Februari 7, 2023
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
Piramida.id
  • Berita
  • Dialektika
  • Dunia
  • Edukasi
  • Ekologi
  • Ekosospolbud
  • Kabar Desa
  • Pojokan
  • Sains
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Spiritualitas
Home Dialektika

Tiga Periode dan Lunturnya Demokrasi di Indonesia

by Redaksi
03/04/2022
in Dialektika
115
SHARES
821
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke WhatsappBagikan ke Telegram

Oleh: Martin Nababan*

PIRAMIDA.ID- Situasi demokrasi Indonesia saat ini apabila dilihat secara kasat mata akan mempertunjukan perkembangan dalam beberapa tahun periode kepemimpinan presiden Jokowi.

Namun apabila ditelisik lebih jauh dari isu islamisme dan bangkitnya radikalisme yang mengira aspirasi dari gejolak tersebut merujuk kepada perubahan Indonesia menjadi negara Islam dan membuat Indonesia menerima syairah Islam sebagai dasar hukumnya yang membuat UU Ormas seolah-olah disahkan hanya untuk menghentikan laju dari perlawanan ormas HTI terhadap pemerintah hari ini, meski hanya sebagaian masyarakat yang memandang hal ini adalah sebagai dari kekeliruan dalam hal penyampaian pendapat di muka umum.

Dikutip dari pandangan Thomas Power salah satu penulis buku “Demokrasi di Indonesia dari Stagnasi ke Regresi” yang juga dosen di Universitas Sidney, melihat ada tiga faktor yang membuat demokrasi Indonesia mengalami regresi atau penurunan. Yang pertama, masalah lawfare, yaitu penyalahgunaan hukum oleh aktor politik untuk tujuan politik, melemahnya perlindungan HAM kepada masyarakat ataupun organisasi yang dianggap menjadi pihak oposisi, seperti kasus Haris Azhar, Dandhy Dwi Laksono dan masih banyak kasus yang dinilai merusak citra HAM di dalam menyampaian pendapat.

Kedua, banyak aparat penegak hukum berpihak kepada pemegang kekuasaan terutama politisi partai politik dalam penangan kasus yang terjadi. Ada penurunan penanganan kasus KPK yang melibatkan politisi pemerintahan hari ini, jarang ada kasus hukum kepolisian atau kejaksaan yang menyangkut orang atau parpol yang berkoalisi dengan pemerintah hari ini dan tidak menutup kemungkinan di kemudian hari KPK digunakan untuk untuk menyasar orang orang yang kontra secara politik dengan pemerintah.

Ketiga, banyak manipulasi atau perubahan aturan hukum yang membuat penuhnya kekuasaan eksekutif, sebagai contoh aturan yang mengatur bahwa partai politik mendaftar melalui Kementerian Hukum dan HAM yang mempermudah pemerintah mengendalikan partai politik dan contoh kasus Kelompok kelompok separatis di Papua yang dianggap sebagai teroris dalam hal ini terjadi kesalahan penempatan aturan terkait terorisme, sehingga langkah pemerintah melakukan tindakan represif mengirim angkatan bersenjata bukannya melakukan pendekatan secara humanis.

Kemudian desas-desus munculnya wacana presiden tiga periode yang dinilai melukai konsitusi dan tidak menghargai perjuangan mahasiswa dan seleruh elemen masyarakat pada saat menurunkan rezim Orba dari kekuasan kediktatoranya, tidak menutup kemungkinan wacana presiden tiga periode mungkin terjadi di tengah banyaknya oknum yang mencoba mengubah mindset masyarakat akan kepemimpinan presiden hari ini tidak ada yang patut dikritisi dan genggaman politik pemerintah hari ini hampir absolut baik di lembaga legislatif dan eksekutif, seperti pernyataan Menkopolhukam, Mahfud MD ketika para malaikat masuk ke dalam sistem politik Indonesia, berubah menjadi iblis.

Adalah hal yang akan membuka tabir menurunnya demokrasi di Indonesia jika wacana tiga periode terjadi, kenapa demikian? Dalam Pasal 7 UUD tentang masa jabatan presiden dan wakilnya jelas konstitusi kita mengatur periode kepemimpinan presiden dibatasi hanya dua periode dan apabila amandemen dilakukan hanya untuk mengubah keperiodeaan kepempinan presiden yang akan membuat kekuasan tersebut dilindungi oleh konstitusi hanya untuk mempertankan jabatan.

“Kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.” Seokarno~.

Kita sebagai masyarakat harusnya sadar bahwa konstitusi yang mengatur batasnya periode presiden adalah hal yang wajar agar kelak di kemudian hari tidak timbul kesenjangan demokrasi dan tetap menjaga kestabilan berdemokrasi di Indonesia dengan cara tetap menjaga hak-hak seseorang ketika menyampaikan pendapat, baik itu di muka umum dan di media sosial.(*)


Penulis merupakan Sekretaris GMKI Cabang Tarutung.

Tags: #3periode#gagasan#narasi#opini#pandangan
Share46SendShare

Related Posts

Hukum di Indonesia Makin Memburuk?

01/02/2023

Oleh: Kasihta Saragih, Claudia Sianturi, Nuri Giovani, Oscar Simbolon* PIRAMIDA.ID- Akhir-akhir ini situasi hukum yang ada di Indonesia mungkin sedang...

Manusia sebagai Makhluk Mengada dalam Ruang & Waktu

18/12/2022

Oleh: Inosius Pati Wedu* PIRAMIDA.ID- Kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi di zaman modern menyebabkan manusia dapat berinteraksi dan berkomunikasi...

Sejarah Bidang

17/12/2022

PIRAMIDA.ID- “Sejarah itu bersajak”, ujar Mark Twain. Walau sejarah tak bisa terulang kembali. Sekarang, ke mana dan di mana kita...

Romantisme Bom Bunuh Diri Astana Anyar

12/12/2022

Oleh: Gregorius Bryan G. Samosir (Ketua Lembaga Pengembangan SDM PP PMKRI) PIRAMIDA.ID- Belum kering air mata akibat gempa yang mengguncang...

Peran Media Massa Sebagai Salah Satu Konsep Kekuatan Politik di Indonesia

18/11/2022

Oleh: Dwi Puja Kusuma* PIRAMIDA.ID- Perkembangan media massa di Indonesia mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Utamanya setelah memasuki era reformasi,...

Eksistensi ABRI Sebagai Aktor Kekuatan Politik Pasca Orde Baru

16/11/2022

Oleh: Aulia Sindi Pifua* PIRAMIDA.ID- Berbicara mengenai politik merupakan satu hal yang sangat menarik, namun perlu digarisbawahi juga bahwa tidak...

Load More

Tinggalkan Komentar Batalkan balasan

Terkini

Berita

Lantik dan Bimtek PKD, Panwascam Purbatua Ingatkan Perlunya Kemampuan Pengawasan dan Integritas

07/02/2023
Berita

Lantik PKD, Ketua Panwaslu Dolok Panribuan Ingatkan Jajaran Jaga Integritas

07/02/2023
Edukasi

Membangun Kesadaran Bela Negara Masyarakat Indonesia

06/02/2023
Berita

Kelompok Senior Peduli GMKI Serahkan Bantuan Inventaris kepada PP GMKI

04/02/2023
Berita

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas: DPP PARKINDO Berkolaborasi dengan KND dalam menghilangkan Stigma terhadap Disabilitas di Gereja

03/02/2023
Berita

Peringati 9 tahun Gugurnya 7 Relawan Kemanusiaan GMKI, GMKI Kutacane Gelar Ibadah Peringatan Hari Relawan

03/02/2023

Populer

Berita

Resmi Sertijab, Ini Struktur PP GMKI 2022-2024

01/02/2023
Edukasi

Peran Pemuda dan Mahasiswa untuk Pengembangan SDM

03/02/2023
Berita

Peringati 9 tahun Gugurnya 7 Relawan Kemanusiaan GMKI, GMKI Kutacane Gelar Ibadah Peringatan Hari Relawan

03/02/2023
Berita

Kelompok Senior Peduli GMKI Serahkan Bantuan Inventaris kepada PP GMKI

04/02/2023
Berita

Lantik dan Bimtek PKD, Panwascam Purbatua Ingatkan Perlunya Kemampuan Pengawasan dan Integritas

07/02/2023
Berita

Esensi Kekuasaan di Indonesia

28/01/2023

FULL CAFE SIANTAR DI JALAN NARUMONDA ATAS NO 30

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy

© 2020-2021 Piramida ID

wisata indonesia - destinasi wisata terpopuler Rotasi Asia - Berita Terkini Spot Wisata Danau Toba Terbaik destinasi wisata dunia

No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas

© 2020-2021 Piramida ID

wisata indonesia - destinasi wisata terpopuler Rotasi Asia - Berita Terkini Spot Wisata Danau Toba Terbaik destinasi wisata dunia