PIRAMIDA.ID- Tahun Ajaran Baru segera dimulai meski situasi pandemi COVID-19 masih belum juga mereda. Proses pendidikan mesti tetap berjalan demi hak pendidikan seluruh anak bangsa.
Tentu, di tengah situasi wabah yang masih belum mereda sekarang, segala mekanisme dalam proses belajar mengajar mesti menyesuaikan keadaan demi kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan. Sebab, kesehatan dan keselamatan adalah prioritas utama.
Kita tahu, pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah menetapkan ZONA HIJAU, KUNING, ORANYE, dan MERAH pada seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia.
Kategori Zona yang menandakan tingkatan risiko atau bahaya penyebaran COVID-19 tersebutlah yang dijadikan pedoman dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran Baru 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021.
Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tertanggal 15 Juni 2O20, Tahun ajaran 2020/2021 pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dimulai pada bulan Juli 2020.
Kemudian, tahun akademik 2020/2021 pada pendidikan tinggi dimulai pada bulan Agustus 2020, tahun akademik 2020/2021 pada pendidikan tinggi keagamaan dimulai pada bulan September 2020, tahun ajaran 2020/2021 pada pesantren dimulai pada bulan Syawal tahun 1441 Hijriah, dan tahun ajaran 2020/2021 pada pendidikan keagamaan ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga.
Pembelajaran tatap muka hanya di ZONA HIJAU
Pelaksanaan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 tidak dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Masih berdasarkan keputusan tersebut, ketentuan pelaksanaan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 adalah:
- Satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat.
- Satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA KUNING, ORANYE, dan MERAH, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR).
Melihat peraturan tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran 2020/2021 benar-benar dijalankan berdasarkan pertimbangan aspek kesehatan dan keselamatan.
Hanya satuan pendidikan di daerah ZONA HIJAU yang dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Itu pun, dengan syarat harus mendapatkan izin dari berbagai pihak terkait.
Adapun untuk satuan pendidikan di daerah ZONA KUNING, ORANYE, dan MERAH, harus tetap melanjutkan kegiatan Belajar dari Rumah (BDR). Artinya, kegiatan Belajar dari Rumah akan masih terus berjalan, sehingga berbagai proses perbaikan dan penyempurnaan penting untuk dipayakan sembari menunggu kondisi pandemi Covid-19 ini benar-benar mereda.
Kita tahu, karakteristik siswa berbeda di tiap jenjang pendidikan. Di tengah situasi wabah di mana butuh ketaatan pada protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka, maka pelajar di jenjang pendidikan yang lebih tinggi mesti didahulukan.
Dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tersebut, ditegaskan bahwa pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada ZONA HIJAU dilakukan dengan penentuan prioritas berdasarkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi terlebih dahulu dan mempertimbangkan kemampuan peserta didik untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak (physical distancing).
Adapun ketentuannya adalah, siswa SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, Paket C, SMP, MTs, dan Paket B melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan terlebih dahulu. Kemudian disusul SD, MI, Paket A dan SLB paling cepat 2 (dua) bulan setelahnya. Adapun PAUD formal (TK, RA, dan TK Luar Biasa) dan nonformal paling cepat 2 (dua) bulan setelahnya.
Dua fase
Ada dua fase proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berad di ZONA HIJAU, yakni masa transisi dan masa kebiasaan baru. “Masa Transisi” berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatal dan keselamatan warga satuan pendidikan.
Kemudian fase kedua, yakni “Masa Kebiasaan Baru”, adalah masa ketika masa transisi selesai dan daerah tersebut tetap dikategorikan sebagai daerah ZONA HIJAU.
Dari sana, satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasan baru. Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU, orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan BDR bagi anaknya.
Protokol kesehatan yang ketat
Lantas, bagaimana mekanisme pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan di daerah ZONA HIJAU? Berdasarkan keputusan bersama tersebut, pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan di daerah ZONA HIJAU harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.
Bagi satuan pendidikan, harus melakukan berbagai persiapan dan mekanisme pembelarajan khusus guna tetap menjaga kebersihan lingkungan.
Di antaranya, sebelum pembelajaran, satuan pendidikan harus melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan, memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer); memastikan ketersediaan masker, memastikan pengukur suhu tubuh berfungsl dengan baik; dan melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan.
Setelah proses pembelajaran selesai, satuan pendidikan wajib melakukan disinfeksi sarana prasarana lingkungan satuan pendidikan, memeriksa ketersediaan berbagai alat kesehatan tersebut, dan melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan setiap hari kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
Ketatnya protokol kesehatan tersebut memperlihatkan komitmen menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh warga satuan pendidikan. Hal tersebut memang harus dilakukan di tengah Tahun Ajaran Baru 2020/2021 yang berada di situasi pandemi saat ini.
Kita berharap, proses pendidikan bisa tetap berjalan dengan baik sembari terus berusaha mengatasi dan meredam penyebaran pandemi COVID-19 ini.
Sumber: Almahfud/Suara.com
